Jajan di Kaki Lima Pinggir Jalan Kota Tangsel bisa melanggar PERDA loh..

Sering banget kita denger ya guys,  berita tentang penggusuran pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar jalanan, mereka di uber-uber sama  Satpol PP. Penggusuran terkadang berakhir  bentrokan, tangisan jeritan sedih para pedagang. Melihat kejadian itu terkadang kita jadi ikutan baper. Kita jadi berpikir “sadis amat sih satpol PP.” Cerita bentrok dan kucing-kucingan antara PKL dan satpol PP seperti  cerita filem kartun TOM & Jery yang tidak pernah ada akurnya dalam setiap episode. Tapi kalau kita mencoba berpikir bijak (ciieee..bijak nih yee..), Satpol PP sebenernya gak salah. Sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya menjaga ketertiban  menjalankan amanah PERDA No. 9 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang udah di atur di dalam bab VII pasal 24 bunyinya seperti ini guys:

  • 1. Walikota menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat kepentingan umum tertentu lainya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima
  • 2. Setiap orang atau badan dilarang berdagang, di atas badan jalan/trotoar, di bawah flyover, halte jembatan penyebrangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1
  • 3. Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang berjualan pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2

Dari ketiga ayat di atas ternyata permasalahan PKL ini gak bakalan pernah pernah selesai  karena di Ayat ke-3  justru peran kita sebagai masyarakat gak kalah penting  dan ternyata kita sebagai masyarakat masih sering melanggar pasal tersebut. Di dalam ayat 3 tertulis jelas bahwa sebenarnya kitapun sebagai masyarakat  dilarang untuk membeli barang yang dijual PKL di pinggir jalan. Cuma memang selama ini kita belum pernah mendengar dan mendapatkan sosialisasi dan sanksi yang diberikan oleh Pemerintah jika kedapatan membeli barang di PKL yang berjualan di trotoar jalan.

Namun tentunya sebagai warga yang sadar hukum mulailah kita ikut serta membantu pemerintah untuk tidak jajan di PKL yang berjualan di tempat-tempat fasilitas umum yang di larang oleh Pemkot Tangerang Selatan. Kalau orang tidak mau jajan di PKL di tempat yang melanggar perda tentunya dagangannya akan sepi dan tidak laku sehingga pedagang itu juga akan sadar dengan sendirinya dan segera memindahkan daganganya tanpa harus di paksa oleh Satpol PP untuk pindah.

Jadi tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap menjamurnya PKL di trotoar jalan. Justru peran pentingnya ada pada kita semua. Peran pemerintah sebagai eksekutif  tetap harus gencar mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa membeli barang di kaki lima itu juga salah satu pelanggaran dan dapat diberikan sangsi tegas, bukan hanya kepada pedagang saja. Jika masyarakat ikut berperan untuk tidak membeli barang di PKL yang menjual di tempat-tempat yang melanggar, sudah pasti  tidak akan ada lagi cerita mengenai PKL yang dikejar-kejar oleh Satpol PP sehingga akan tercipta lingkungan yang tentram, indah dan nyaman di Kota Tangerang Selatan.

0 0 votes
Article Rating

Tinggalkan Balasan

1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Contact Us

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x