Menjaga Demokrasi Dengan Cara PEMILU

Sejak dimulainya Era Reformasi pada 1998, segala bentuk penyelenggaraan kenegaraan yang tidak sesuai di Indonesia telah menyita perhatian publik. Masalah utama yang saat ini belum juga tuntas diberantas ialah perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang justeru dipelopori oleh para pemangku kebijakan. Namun hal yang demikian nampaknya bukan lagi suatu perilaku yang dianggap tabu oleh rakyat, sebab perilaku yang sudah menjadi budaya demikian selalu berkembang dan semakin rumit. Di era kemajuan teknologi saat ini segala aspek dituntut dapat berkembang baik secara pengetahuan, pemahaman maupun sikap sebagai warga negara yang mencerminkan nilai-nilai Pancasilla.

Namun sikap yang ditunjukkan oleh para elite yang disebut sebagai perwakilan rakyat menyajikan informasi yang menyita perhatian berbagai lapisan masyarakat. Kicauan penundaan pelaksanaan pemilu 2024 memang masih menjadi pro dan kontra baik dikalangan pejabat maupun masyarakat. Sebagian menuturkan bahwa penundaan pemilu berpotensi dilakukan dengan alasan Pandemi yang melanda Indonesia tak kunjung selesai. Namun jika ditinjau dari konstitusi setelah amandemen, yakni merujuk pada pasal 22 E UUD NRI 1945 Bab VIIB tentang pemilihan umum pada poin 1 bahwasanya Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Dalam hal ini artinya jika pergeseran pelaksanaan pemilu diketok palu menandakan ada perubahan pelaksanaan yang bertolak belakang dengan konstitusi terlebih belum ditemukannya penundaan Pemilu sejak tahun 2004. Sehingga perlu adanya perubahan kembali terhadap konstitusi dan perubahan itu membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Keinginan penundaan pemilu seolah mengkonfirmasi bahwa adanya kenyamanan terhadap kekuasaan yang dipegang atau mungkin hal tersebut menjadi harapan dan motif yang sangat kuat untuk melanggengkan kekuasaan. Di sisi lain faktor yang mungkin menyebabkan wacana penundaan pemilu mulai digaungkan ialah tidak mampunya partai politik meyakinkan suara rakyat sebab kinerja dua tahun terakhir yang mengalami kemunduran ketika dimulainya Pandemi Covid-19. Sehingga tingkat kepercayaan rakyat akan partai politik mulai berkurang. Jika isu ini terus dibawa akan memunculkan perdebatan publik yang sangat luas. Banyak elemen masyarakat, tokoh akademisi, masyarakat sipil, kekuatan-kekuatan masyarakat diluar parlemen, elite politik yang tentunya akan memberikan perspektif yang mencerahkan mengapa demokrasi perlu dijaga dengan cara pemilu. Sehingga pandangannya akan mengarah pada satu penolakan yakni bahwa Demokrasi negara kita sudah mengalami kemunduran.

Sehingga sebagai perwakilan rakyat yang keberadaannya sangat disoroti sudah seharusnya tidak mencontohkan perilaku yang dapat menggiring opini publik akan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak ideal. Sebab disituasi yang genting akibat Pandemi Covid-19, setiap elemen masyarakat tentu menaruh harapan besar untuk meringankan berbagai situasi yang ada dalam berbagai aspek, yang kemudian langkah itu lebih baik dilakukan guna menarik simpati dan momentum untuk meyakinkan hak pilih menjelang pemilu tahun 2024. Edukasi masyarakat juga mengenai pemilu dalam demokrasi negara kita melalui berbagai pelatihan menjadi salah satu cara yang lebih baik dilakukan guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konstitusi suatu negara.

Penulis; Maulana Iman Jaya

Mahasiswa Universitas Pamulang

4.5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Contact Us

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x