Peranan Koperasi Unit desa (KUD) bagi para petani Plasma

TANGSELPOS.com – KUD adalah lembaga pedesaan atau koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi di daerah pedesaan, daerah kerjanya itu biasanya mencakup satu wilayah kecamatan yang memiliki peran penting dalam pembangunan pertanian, yang berbentuk sosial ekonomi dan merupakan wahana masyarakat pedesaan untuk mencapai harapan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup, pada tataran sosial, ekonomi, dan budaya.

Tujuan dari KUD ini sesuai yang telah dinyatakan dalam Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa, yaitu mengembangkan ideologi dan kehidupan perkoperasian, mengembangkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, mengembangkan kemampuan ekonomi, daya kreasi dan kemampuan usaha para anggota dalam meningkatkan produksi dan pendapatannya. Dalam perkembangannya, KUD tak hanya menjadi penyokong kegiatan pertanian warganamun juga sebagai penyokong aktivitas perdagangan, perikanan, peternakan, produksi kerajinan kreatif, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagianya. koperasi unit desa juga sangat penting sekali dan harus ada di dalam sebuah pedesaan. Dimana koperasi ini memegang peran yang sangat vital dalam membangun desa tersebut agar bisa lebih maju dan berkembang supaya desa agar tidak kalah maju dengan masyarakat di kota. Karena kebanyakan orang hanya memandang sebelah mata masyarakat desa.

Koperasi Unit Desa  sangat kesulitan untuk mengembangkan unit kerjanya. Ini ditunjukan dengan peran maupun unit kerja koperasi yang terlihat minim. KUD yang sekarang hanya membantu petani kelapa sawit dalam simpan pinjam, menyediakan Saprodi dan memasarkan TBS (Tandan Buah Sawit) ke pabrik atau perusahaan. Padahal petani masih sangat mengandalkan bantuan-bantuan maupun jasa yang disediakan oleh koperasi. Salah satu contohnya, di KUD desa Bintuas Mandailing Natal itu bermitra dengan perusahaan PT dinamika inti sentosa yang usahanya perkebunan kelapa sawit dengan anggota KUD yang tercantum dari 370 KK sudah menikmati hasil kebun plasma pada bulan Maret 2022 Rp 5.35.000/Kk sudah di potong 30% untuk pembayaran utang pembangunan kebun tersebut. Dalam hal ini masyarakat sudah merasa menikmati progam yang dibuat oleh pemerintah, menyediaan kebutuhan pokok sehari-hari dan yang paling utama untuk mencapai kesejahteraan anggota koperasi.

Petani plasma yang ikut ambil bagian dalam program transmigrasi pemerintah yang dijalankan pada tahun 1987 atau Petani plasma ini bermitra dengan perusahaan setempat yang menyediakan bantuan berupa pekerja untuk menyiapkan lahan Setelah empat tahun perkebunan sawit mereka siap dipanen. Perusahaan juga menyediakan bantuan teknisDalam skema kerja sama dan setuju untuk menjual hasil produksi mereka kepada perusahaan dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.Dalam pelaksanaannya itu menggunakan program revitalisasi, dimana petani/ peserta yang tergabung di dalam koperasi dapat bekerjasama dalam bentuk kemitraan dengan mitra usaha.

Selanjutnya dalam mengelola perkebunan harus diwajibkan dengan pola kemitraan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dan bentuk perjanjian kemitraan inti plasma haruslah tertulis. Oleh karena itu perjanjian tersebut harus mengatur secara spesifik penjabaran hak dan kewajiban masing-masing pihak. Adapun mengapa perusahaan perkebunan wajib bekerjasama dalam mengelola perkebunan selain disyaratkan oleh peraturan yang ada juga untuk menciptakannya banyak lapangan kerja dan mengurangi ketimpangan ekonomi dimana perusahaan tersebut berusaha, termasuk juga dalam pengembangan sumber daya manusia yang dapat dimasukkan juga kedalam program-program kemitraan plasma untuk mendukung kemajuan sumber daya manusia dimana perusahaan tersebut berusaha.

Mitra usaha dalam pengembangan perkebunan menggunakan perusahaan besar swasta, BUMN, maupun BUMD yang berbadan hukum dan bergerak dibidang perkebunan yang telah memiliki izin usaha perkebunan (IUP) atau Izin Usaha Industri yang telah dikeluarkan oleh Menteri Pertanian atau Bupati, dan Perusahaan yang memiliki Hak Guna Usaha atau dalam Proses Kemitraan usaha. adanya hubungan kerjasama usaha di antara berbagai pihak yang sinergis yang bersifat sukarela dan dilandasi oleh prinsip saling membutuhkan, saling menghidupi, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Pelaksanaan kemitraan dilandasi oleh tanggung jawab moral dan etika bisnis yang sehat, yang sesuai dengan demokrasi ekonomi. Kemitraan hanya dapat berlangsung secara efektif dan berkesinambungan, dan dijalankan dalam kerangka berpikir pembangunan ekonomi, dan bukan semata-mata konsep sosial yang dilandasi motif belas kasihan atau kedermawanan.

Pola kemitraan inti plasma merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma.Pola kerjasama kemitraan inti plasma dengan kepemilikan lahan oleh petanipada umumnya dengan pola kerjasama bagi hasil (profit), menyerahkan seluruh lahan kepada perusahaan inti untuk mendapatkan hak guna usaha (HGU) dan sebagai imbalannya. petani mendapatkan pembagian keuntungan 20% dari total keuntungan pengusahaan kebun kelapa sawit.  Dalam perkembangannya, pola inti plasma mengalami penyempurnaan menjadi pola kemitraan terpadu. Pola ini melibatkan beberapa pihak, yaitu Petani/Kelompok Tani atau usaha kecil, Usaha besar atau menengah sebagai perusahaan inti, dan  Bank.

 Hubungan kerjasama antara kelompok petani/petani dengan perusahaan inti, dibuat seperti halnya hubungan antara Plasma dengan Inti di dalam Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR). Petani  plasma dan perusahaan besar sebagai inti. Kerjasama kemitraan ini kemudian menjadi terpadu dengan keikutsertaan pihak bank yang memberi bantuan pinjaman bagipembiayaan usaha petani plasma.peran koperasi dalam program kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit menjadi wadah yang menampung para petani peserta dalam pelaksanaan kemitraan dalam program revitalisasi perkebunan. Dalam pelaksanaan kemitraan, koperasi harus membuat Perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit dengan perusahaan yang ditunjuk sebagai mitra kerja yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Perjanjian kemitraan antara koperasi dengan perusahaan harus diketahui oleh Bupati setempat. Biaya pembangunan kebun kemitraan semuanya ditanggung oleh koperasi, namun perusahaan yang menjadi mitra usaha lah yang mengelola dana tersebut. Untuk memperoleh dana pembangunan kebun kemitraan, koperasi harus mengajukan permohonan pinjaman dana kepada bank dan harus dengan persetujuan dari perusahaan yang menjadi mitra kerja.

Dalam melaksanakan pembangunan kebun kemitraan, koperasi mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah. Subsidi bunga ini hanya berlaku selama masa pembangunan (maksimal 5 tahun untuk kelapa sawit) dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Tapi pada kenyataannya belum semua koperasi yang melaksanakan program kemitraan dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Hal tersebut terjadi karena berbagai faktor, baik internal maupun eksternal kkoperasi  Faktor internal misalnya lemahnya kualitas sumber daya manusia (pengurus) dalam mengelola koperasi, sedangkan faktor eksternal yaitu masih kurangnya peran pemerintah terutama Dinas Koperasi untuk mensosialisasikan informasi mengenai pengelolaan koperasi untuk para pengurus koperasi.

Saran saya Diharapkan dalam penerapan kerjasama program revitalisasi perkebunan Antara perusahaan dengan petani peserta plasma agar lebih memperhatikan Nasib masyarakat,khususnya di daerah tersebut dengan cara memperhatikan Perkembangan dan kemajuan daerah lokasi perkebunan seperti pembangunan Fasilitas, sarana dan prasarana untuk menunjang pembangunan,  jangan hanya Mementingkan kepentingan sepihak.

Penulis: Anisa Prity Mas

Mahasiswa program studi Agribisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Contact Us

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x